Perekonomian Indonesia (2)

Swasembada Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Pemerintah Indonesia punya beberapa pilihan strategi untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi penduduknya. Pertama, strategi ketahanan pangan (food security ). Kedua, strategi swasembada pangan.

Apa itu Swasembada Pangan?

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan Pangan yang telah dijelaskan di atas dapat juga disimpulkan menjadi bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi, Swasembada Pangan dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan. Antara lain dengan melakukan:

  • Pembuatan UU & PP yg berpihak pada petani & lahan pertanian.
  • Pengadaan infrastruktur tanaman pangan seperti: pengadaan daerah irigasi & jaringan irigasi, pencetakan lahan tanaman pangan khususnya padi, jagung, gandum, kedelai dll serta akses jalan ekonomi menuju lahan tsb.
  • Penyuluhan & pengembangan terus menerus utk meningkatkan produksi, baik pengembangan bibit, obat2an, teknologi maupun SDM petani.
  • Melakukan Diversifikasi pangan, agar masyarakat tidak dipaksakan untuk bertumpu pada satu makanan pokok saja (dlm hal ini padi/nasi), pilihan diversifikasi di indonesia yg paling mungkin adalah sagu, gandum dan jagung (khususnya indonesia timur).

Selain strategi Swasembada Pangan juga terdapat strategi Ketahanan Pangan. Misi dari strategi Ketahanan Pangan ini adalah untuk membebaskan penduduk dari krisis produksi atau supply makanan pokok. Namun, konsep ketahanan pangan (food security) ini tidak mensyaratkan pemerintah di suatu Negara untuk mewujudkan swasembada pangan. Akibatnya, implementasi konsep ketahanan pangan membuka jalan bagi impor pangan. Impor pangan menjadi kebijakan yang rasional bila suatu negara yang memang tidak mampu memproduksi pangan sendiri, baik karena lemahnya daya dukung SDA maupun karena bencana alam yang dalam waktu singkat sulit menghasilkan pangan sesuai kebutuhan. Namun, bila sebuah negara memiliki kekuatan dalam SDA dan tidak ada bencana yang signifikan, maka melebarkan jalan bagi impor pangan merupakan kebijakan yang tidak kredibel. Untuk meminimalisir ketergantungan pada perdagangan pangan, ketahanan pangan dapat dicapai melalui strategi swasembada pangan.

Swasembada Pangan di awal Kemerdekaan

Di awal kemerdekaan, pembangunan pertanian dipengaruhi semangat nasionalisme dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ketela, kacang tanah, dan kebutuhan akan ikan serta daging. Masih di era ekonomi Soekarno tahun 60-an, pendekatan perencanaan pembangunan mulai dicanangkan seperti intensifikasi, ekstensifikasi untuk mendukung memenuhi kebutuhan pangan nasional. Walaupun dalam jangka pendek pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara penuh, bahkan terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi.

Swasembada Pangan pada masa Orde Baru

Presiden Soeharto dalam pidatonya di sidang umum DPR tanggal 16 Agustus 1985, mengatakan, sambil memacu pembangunan di bidang industri untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang pada tingkat yang lebih maju antara sektor industri dan pertanian, dalam jangka panjang kita akan tetap mencurahkan perhatian pada pembangunan dan pengembangan pertanian dalam arti luas.
Selanjutnya, pertanian kemudian mengambil posisi strategis. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa goal berikut: (1) Mencapai swasembada pangan; (2) memperluas sumber devisa dari komoditi non-migas; (3) Memperluas lapangan kerja di pedesaan; (4) meningkatkan pendapatan, yang berarti menaikkan taraf hidup petani. Dan berbagai tujuan-tujuan ini, nampaknya, hendak dicapai sekaligus.

Dalam perkembangannya, orde baru justru terlalu berfokus pada bagaimana mengejar goal yang pertama, yakni swasembada pangan, dan melupakan target-target yang lain. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah pada saat itu melakukannya dengan mengkombinasikan; (1) perluasan areal pertanian, khususnya beras. Ini dilakukan selain dengan melakukan penambahan areal baru, pemanfaatan lahan gambut, hingga mobilisasi (baca; transmigrasi) tenaga manusia untuk mengisi lahan-lahan pertanian yang cukup luas di luar Jawa; (2) melalui intensifikasi produksi pertanian.

Dengan anggaran APBN cukup besar yang melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan semangat swasembada pangan, akhirnya secara umum tercapai. Orde baru telah mendaulat diri sudah mencapai swasembada pangan, dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton. Program pengembangan infrastruktur pun begitu intensif seperti pembangunan irigasi, waduk dan bendungan, pabrik pupuk di mana-mana dan berdiri berbagai lembaga penelitian pangan. Kita masih ingat pemberdayaan petani cukup dominan, seperti kelompencapir, sebagai media penyambung antara program pemerintah dengan petani. Banyak program lain yang dijalankan, seperti kredit untuk tani, subsidi pupuk, benih dan lain-lain. Hal itu didukung program transmigrasi serta pemanfaatan lahan tidur yang disulap sebagai lahan pertanian.

Namun, terlepas dari itu, berbagai persoalan kemudian muncul seperti :

  • Peningkatan produksi tidak berbarengan dengan penyempurnaan teknik produksi pertanian, sehingga berpengaruh pada kualitas padi yang dihasilkan oleh petani.
  • Peningkatan produksi tidak memicu kenaikan kesejahteraan para petani yang bergantung pada sektor ini, karena pemerintah tidak berfikir, misalnya, bagaimana pengelolaan pasca panen (pasar), teknologi pengolahan padi menjadi beras, dan sebagainya.
  • Pertanian terpisah dari proses industrialisasi yang dicanangkan pemerintah. Sebagai misal, proses pengembangan pertanian dipadukan dengan pengembangan industri traktor, pestisida, pembibitan, dan lain-lain.
  • Tekanan swasembada yang berfokus kepada padi (beras), menyebabkan tidak adanya rangsangan diversifikasi ke budidaya pertanian lain. Hal ini, bagaimanapun, mempersempit potensi pengembangan industri berbasis hasil pertanian.

Jadi, walaupun kebutuhan akan bahan pokok terpenuhi, derajat para petani belum sepenuhnya terangkat dan tidak adanya diversifikasi pangan akan membuat Indonesia terpaksa melakukan impor produk pangan terutama beras dalam jumlah besar.

Swasembada Pangan Era Reformasi

Pembangunan pertanian terbawa arus eforia dan warna sosial politik. Ada kecenderungan kebijakan pemerintah di bidang swasembada pangan mulai terabaikan. Ada indikasi karena hiruk pikuknya kebijakan desentralisasi sehingga program swasembada pangan justru terabaikan. Isu-isu lainnya juga membuat kebijakan ini tidak optimal, karena alasan partisipasi rakyat serta mekanisme pasar sudah berjalan, artinya petani sudah menyadari mana komoditas yang menguntungkan maka mereka akan menanamnya. Ada permintaan tinggi maka mereka secara otomatis akan memenuhi supply-nya. Tetapi kenyataannya berbeda, petani Indonesia masih perlu dibimbing yang sejalan dengan program pemerintah.

  • Swasembada Pangan saat ini

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/Rc.110/1/2010 selama lima tahun (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

  1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu: kedelai, gula dan daging sapi. Agar tercapai swasembada, sasaran produksi kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014 adalah kedelai sebesar 2,70 juta ton biji kering, gula 5,7 juta ton dan daging sapi 546 ribu ton; atau masing-masing meningkat rata-rata 20,05 persen per tahun (kedelai), 17,63 persen per tahun (gula) dan 7,30 persen per tahun (daging sapi).

Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat berkelanjutan, maka sasaran peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan peningkatan permintaan dalam negeri. Dengan memperhitungkan proyeksi laju pertumbuhan penduduk nasional, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dan peluang ekspor, maka sasaran produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) dan jagung 29 juta ton pipilan kering atau masing-masing tumbuh 3,22 persen per tahun (padi) dan 10,02 persen per tahun (jagung).

Sedangkan strategi untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi, yaitu akan dilakukan melalui:

  • Percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai produktivitas dibawah rata-rata nasional/propinsi/kabupaten.
  • Perluasan areal tanam terutama untuk padi gogo dan padi rawa/lebak melalui pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan lahan/cetak sawah.

Dan strategi lain yang direncanakan oleh menteri pertanian adalah sebagai berikut :

  • Dalam upaya mencapai Program Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai meliputi peningkatan gerakan percepatan tanam serempak di lahan seluas 275 ha dengan melibatkan instansi terkait serta penyebaran dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 14.577 unit.
  • Diupayakan akselerasi pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp6,2 triliun.
  • Optimalisasi pemanfaatan areal lahan transmigrasi untuk kedelai seluas 155.000 ha dan penambahan areal tanam seluas 340.000 ha.
  • Melakukan cetak sawah seluas 40.000 ha, peningkatan Indeks Pertanaman melalui optimasi lahan seluas 200.000 ha dan System of Rice Intensification (SRI) seluas 180.000 ha.
  • Untuk mencapai program swasembada tebu/gula tahun 2014, Kementan akan melalukan langkah-langkah intensifikasi/Rawat ratoon seluas 61.000 ha, bongkar ratoon seluas 8.000 ha, perluasan areal (ekstensifikasi) seluas 10.000 ha, dan penggunaan benih varietas unggul (kultur jaringan) sebanyak 2.250 ha.
  • Terkait swasembada daging, Kementan akan melakukan produksi semen beku sebanyak 5.600.000 straw dan embrio beku sebanyak 800 embrio, Peningkatan tingkat kelahiran melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 1.100.000 ekor dan kawin alam sebanyak 2.100.000 ekor, serta asuransi ternak dengan rincian sapi potong 30.000 ekor dan sapi perah 10.000 ekor

Namun, hal ini dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya seperti :

  • Peningkatan jumlah penduduk yang akan menguras sumber daya alam lebih banyak.
  • Kebutuhan pangan yang meningkat, tetapi di lain sisi ketersediaan lahan pertanian terus menyempit akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan sektor lain seperti pemukiman, industry dan infrastruktur.
  • Berkurangnya lahan produktif dan adanya anomali iklim akibat pemanasan global yang akan atau telah menyebabkan berkurangnya pasokan pangan.
  • Rusaknya infrastruktur yang menopang jalannya produksi pangan seperti rusaknya jaringan irigasi, pendangkalan waduk, dll.
  • Datangnya bencana alam.
  • Dan lain-lain
  1. Peningkatan Diversifikasi Pangan.

Pada perkembangan terakhir, Departemen Pertanian mengupayakan percepatan diversifikasi pangan yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 melalui dua tahap, yaitu Tahap I tahun 2007-2010 dan Tahap II tahun 2011-2015.

Untuk kurun waktu tahun 2007-2010 kegiatan difokuskan kepada penciptaan pasar domestik untuk pangan olahan sumber karbohidrat nonberas, sayuran dan buah, serta pangan sumber protein nabati dan hewani melalui suatu kegiatan konstruksi sosial proses internalisasi diversifikasi konsumsi pangan yang dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap pentingnya diversifikasi konsumsi pangan yang disertai dengan pengembangan sisi suplai aneka ragam pangan melalui pengembangan bisnis pangan.

Kurun waktu 2010-2015 difokuskan pada penguatan kampanye nasional diversifikasi konsumsi dan pendidikan gizi seimbang di sekolah dan masyarakat sejak usia dini (Badan Ketahanan Pangan, 2006).

Terdapat empat kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

  • Kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal baik untuk aparat pemerintahan tingkat pusat dan daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri.
  • Pendidikan diversifikasi konsumsi pangan secara sistematis sejak dini.
  • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, menyediakan/memperdagangkan, dan mengkonsumsi pangan yang tidak aman.
  • Fasilitasi pengembangan bisnis pangan melalui fasilitasi pengembangan aneka pangan segar, industri pangan olahan dan pangan siap saji berbasis sumberdaya lokal.

Kendala dalam pengembangan diversifikasi pangan antara lain :

  • Pangan nonberas (jagung, sorghum, dan umbi-umbian) adalah pangan inferior, berkurang tingkat konsumsinya seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
  • Kebanyakan komoditas pangan nonberas tidak siap untuk dikonsumsi secara langsung.
  • Produksi tanaman pangan masih sangat didominasi oleh beras. Hal ini disebabkan oleh besarnya perhatian pemerintah pada upaya untuk mempertahankan stabilitas produksi beras, meskipun kurang berhasil.
  • Upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui kebijakan harga dan subsidi nampaknya mengalami kesulitan.

 

  1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

Kebijaksanaan dalam bidang ekspor diarahkan pada peningkatan daya saing dan penerobosan serta peluasan pasar luar negeri. Pencapaiannya ditempuh melalui upaya-upaya meningkatkan efisiensi produksi, perbaikan mutu komoditas, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekarangaman produk dan pasar. Untuk mendukung semua itu, dilakukan penyempurnaan sarana dan peningkatan akses pasar ( temasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi, dan peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional )

 

  1. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Pertanian dalam ragka meningkatkan kesejahteraan petani antara lain :

  • Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), yang merupakan skim kredit atau pembiayaan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian dengan Bank Pelaksana SP3 khusus untuk pembiayaan petani yang mempunyai kendala dalam hal kekurangan anggunan.
  • Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani), yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan ( stake holder) pembangunan pertanian, dalam bentuk laboratorium agribisnis.
  • Poor Farmers Income Improvement Trough Innovation Project (PFIITIP), yaitu Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan/pendapatan petani miskin melalui inovasi pertanian mulai dari tahap produksi sampai pemasaran hasil.

 

PENUTUP

Jika dinilai hingga saat ini, ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia dinilai belum kokoh. Swasembada Pangan yang dijalankan belum mampu memenuhi sasaran atau target yang diinginkan. Hingga tahun 2013 Indonesia masih melakukan impor bahan pangan secara besar-besaran dan bahkan kebanyakan bahan pangan yang diimpor adalah bahan pangan yang ditargetkan untuk mencapai swasembada pangan. Buktinya, angka kuota impor beras rata-rata masih diatas angka jutaan ton. Pada tahun 2012, impor beras 1,9 juta ton dan pada tahun 2011 impornya 1,6 juta ton. Impor jagung 2 ton, kedelai 1,9 juta ton, daging sapi setara dengan 900 ribu ekor, gula 3,06 ton, dan teh senilai 11 juta US dolar atau setara 105 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya ketahanan pangan masih terfokus pada ketersediaan dan konsumsi, dan belum berorientasi pada sisi produksi, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Walaupun Indonesia sempat hampir mencapai swasembada pangan melalui swasembada beras pada era orde baru dan telah dapat memproduksi beras hingga 25,8 juta ton namun hal ini justru merupakan salah satu hal yang membuat Indonesia saat ini sulit mencapai swasembada pangan. Sejak saat itu beras memang telah menjadi pangan pokok bagi hampir semua penduduk Indonesia yang populasinya tinggi, dengan konsumsi per kapita yang tertinggi di dunia saat ini. Berbagai kalangan telah menggunakan fakta ini sebagai alasan tambahan untuk membenarkan tindakan pemerintah yang terus mengejar swasembada beras. Padahal, fenomena banjir dan kekeringan yang semakin tidak terkendali dan tingginya laju konversi fungsi lahan sawah ke penggunaan yang lain di luar produksi beras akhir-akhir ini, mengisyaratkan bahwa resiko akan terjadinya kegagalan produksi beras di negeri ini telah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi bahkan telah membuat kondisi resiko produksi beras semakin buruk. Sehingga, ke depan sangatlah mungkin terjadi pada suatu periode waktu tingkat produksi beras nasional jatuh pada level yang jauh di bawah target yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada beras. Artinya, pada saat itu Indonesia akan kekurangan beras dalam jutaan ton dan Indonesia harus impor beras dari Negara tetangga. Dan hal itu memang telah terjadi saat ini. Selain itu program diversifikasi pun belum dilaksanakan secara merata. Itulah sebab mengapa Indonesia hingga saat ini tidak bisa mencapai swasembada pangan dan bahkan melakukan impor beras secara besar-besaran.

Selain itu anggaran untuk sektor pertanian dan nelayan yang disiapkan pemerintah sangat kecil, infrastruktur seperti irigasi pun tidak memadai, ketersediaan lahan yang terbatas, subsidi pupuk yang terus dikurangi, penyaluran benih yang tidak teratur dan juga kurangnya kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebabkan Indonesia belum bisa mencapai target swasembada pangan. “Selama ini swasembada pangan diserahkan kepada Menteri Pertanian. Ketika produksi kemudian Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan lain dan dipengaruhi oleh importir sehingga impor pun masuk. Akibatnya, ketika petani semangat menanam namun harganya jatuh akibat produk impor.” Kata Pakar gizi dan keamanan pangan dari Institut Pertanian Bogor Prof. Ahmad Sulaiman.

Dalam periode selanjutnya, jika Indonesia ingin mencapai swasembada pangan, pemerintah harus merencanakan program-programnya secara matang dan harus bisa mengatasi permasalahan yang menjadi dinding penghalang untuk Indonesia agar bisa mencapai swasembada pangan. Seperti melakukan diversifikasi secara merata ke seluruh penjuru wilayah Indonesia sehingga Indonesia tidak hanya terpaku pada beras sebagai sumber karbohidrat. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan perbaikan infrastruktur dan menyediakan lahan dengan membatasi pembangunan lain yang dapat mengurangi lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Serta ditingkatkannya kerja sama antara kementerian pertanian dengan kementerian lain. Sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada pangan yang memang telah dicita-citakan sejak lama.

 

Sumber

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s